Berita




Minim, Minat Siswa ke Sekolah Swasta

Kamis, 8 Juli 2010 | 06:11 WIB


TANJUNGPINANG, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menyatakan minat siswa untuk mendaftar di sekolah swasta sangat kecil, karena biayanya dianggap terlalu mahal. Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau Arifin Nasir, Kamis mengatakan, hampir semua siswa di wilayah tersebut berupaya dapat mengenyam pendidikan di SD, SMP dan SMA berstatus negeri pada tahun ajaran baru.
"Padahal, tidak semua biaya masuk maupun biaya pendidikan di sekolah swasta itu mahal," kata Arifin. 
Dia mengatakan bahwa kondisi sekarang yang terjadi di Kepulauan Riau, terutama di Batam, dapat mengancam sekolah swasta, karena hampir semua siswa baru memburu sekolah negeri. Karena itu, kata dia, sekolah berstatus swasta yang cukup banyak berdiri di Kepri dapat gulung tikar jika tidak memiliki anak didik.
"Beberapa sekolah swasta juga mengutamakan fungsi sosial dalam mengembangkan pendidikan sehingga biaya pendaftaran maupun biaya sekolah yang dipungut tidak mahal," ujarnya.
Permasalahan lainnya yang dihadapi, kata dia, adalah ketersediaan sekolah negeri tidak dapat menampung seluruh siswa baru.    
"Jumlah sekolah negeri di Kepulauan Riau pun sangat terbatas, karena itu sekolah swasta memiliki peran yang cukup besar dalam membantu mengatasi kekurangan daya tampung itu," katanya.      
Sebaiknya, kata dia, siswa tidak memaksakan diri masuk ke sekolah negeri, karena sekolah swasta juga memiliki kualitas yang baik. Ia menjelaskan bahwa beberapa sekolah swasta juga berhasil melahirkan siswa yang berprestasi dalam setiap tahun.
"Siswa baru yang paling banyak tidak dapat tertampung di sekolah negeri tinggal di Batam. Padahal banyak sekolah swasta di Batam bersedia menampung mereka," katanya.   
Arifin mengatakan bahwa sikap sebagian masyarakat dalam memilih sekolah untuk putra-putrinya membuat program pendidikan yang direncanakan Dinas Pendidikan Kepulauan Riau menjadi bias. Dikemukakannya bahwa berbagai perencanaan pendidikan terpaksa diubah, karena tidak sesuai dengan kondisi.
"Kami berharap para siswa tetap mendapat pendidikan, meski tidak lulus di sekolah negeri," demikian Arifin Nasir. 


KEPALA DINAS PENDIDIKAN TEBINGTINGGI TETAP “MANGKIR” DI PERSIDANGAN, TERDAKWA DRS TJ AKUI TINGGAL TANDA TANGAN

Rabu, 7 Juli 2010 | 10:10 WIB


Tebingtinggi (SIB)
Kendati sudah dipanggil berkali-kali untuk hadir dalam persidangan memberikan kesaksian, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebingtinggi,Drs Pardamean Siregar MAP tetap “mangkir”. Persidangan kasus korupsi APBD Tebingtinggi atas terdakwa, Drs TJ mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Tebingtinggi tetap dilanjutkan, Selasa(6/7).
Majelis hakim terdiri Ketua,SN Hutagalung SH MH dibantu hakim anggota Ledis M Bakkara SH dan Aurora Quantina SH mempertanyakan apakah saksi Kadis Pendidikan hadir atau tidak. Namun, Jaksa Penuntut Umum, Mhd Zulfan Tanjung SH menjawab, tidak. ”Ybs lagi menjalankan tugas di Medan sesuai surat yang dibuat Pelaksana Tugas, Sekda Tebingtinggi. Tetapi, keterangan tertulis saksi ada,” lanjut Jaksa sembari menyerahkan surat-surat dimaksud.
Setelah berembuk sejenak, akhirnya majelis memutuskan agar sidang dilanjutkan dengan mendengar keterangan tambahan dari terdakwa Drs TJ yang pada intinya mengatakan bahwa kapasitasnya dalam tim pengadaan lahan untuk pembangunan SMK Negeri 4 Tebingtinggi sesuai SK Kepala Dinas adalah sebagai Ketua tim. Namun, terdakwa Drs TJ mengaku bahwa proses surat-surat, survey dan ganti rugi tanah tanpa sepengetahuannya. “Saya cuma tinggal tandatangan saja, pak,” ungkapnya.
Kepada majelis, Jaksa maupun penasehat hukumnya, terdakwa Drs TJ yang status tahanan itu membenarkan bahwa ganti rugi tanah yang ternyata menimbulkan kerugian Negara Rp 358 juta lebih sepenuhnya dikelola dan ditanggungjawabi Sekretaris Panitia yang juga mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Tebingtinggi, Drs Kasinun yang telah dipidana 1 tahun dengan 3 bulan pada persidangan dua pekan lalu.
Untuk mempersiapkan tuntutan, Jaksa minta waktu 1 minggu. Sehingga majelis menunda sidang hingga, Selasa (13/7).
Seusai sidang, JPU yang juga Kasi Pidsus Kejari Tebingtinggi Mhd Zulfan Tanjung SH membenarkan pihaknya telah 3 kali melayangkan panggilan terhadap saksi Drs Pardamean Siregar MAP. Tetapi, setiap sidang saksi selalu saja ada penugasan dari atasannya. Untuk hari ini, Drs Pardamean Siregar ditugaskan ke Dinas Pendidikan Sumatera Utara di Medan. ”Selama 3 hari dari 5 sampai 7 Juli dia tugas ke Medan. Suratnya ditandatangani Plt Sekda Tebingtinggi, Drs Agus Salim Purba,” katanya sambil memperlihatkan suratnya.
Soal upaya paksa jangan ditanya pada jaksa. ”Kalau hakim perintahkan, saya akan hadirkan Kadis Pendidikan walau ybs ditugaskan kemana. Karena hakim sudah mempertimbangkan, maka kesaksian tertulis dianggap sudah cukup. Lagi pula, sebelumnya sudah ada kesaksiannya dalam persidangan,” paparnya.(S26/d)

Dinas Pendidikan DKI Tidak Profesional
 
Rabu, 7 Juli 2010 | 10:09 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Pendaftaran ulang calon siswa SMA/SMK di DKI Jakarta dimulai Selasa (6/7/2010) kemarin. Sejumlah orangtua menilai proses pendaftaran kali ini jauh lebih lancar dibandingkan sewaktu mendaftar pertama kali.
Antrean orangtua calon siswa menumpuk sejak pagi di sekolah. Di Jakarta Utara, para orangtua mengantre dengan tertib sejak pagi untuk memberikan data siswa ke sekolah.
”Saya sampai di sini sejak pukul 06.30,” kata Purwati (43), yang mendampingi putrinya mendaftar di SMA Negeri 75, Semper Barat, Jakut.
Purwati sengaja datang lebih pagi karena khawatir kehabisan formulir. Apalagi anak dia mengubah sekolah pilihannya. ”Semula anak saya diterima di SMAN 45. Namun, karena sekarang ada perubahan, dia memilih SMAN 75,” kata Purwati.
Walau senang ada kesempatan memilih ulang, Purwati kecewa dengan masalah di jaringan sistem pendaftaran online penerimaan peserta didik baru (PPDB). ”Sebelumnya, saat pendaftaran SD dan SMP tanpa masalah. Semua lancar hingga akhir,” kata Purwati, yang juga guru SD di Tugu Utara, Jakut.
Rasa kesal karena harus bolak- balik ke sekolah untuk mendapat kepastian dan kecewa menimpa Lina (47), warga Perumahan Wali Kota, Sukapura, Cilincing, Jakut. ”Masak sampai hari ini, anak saya belum ada kepastian sekolah di mana,” kata Lina.
Hal senada mengemuka dari Juwita, orangtua murid asal Cianjur. ”Hampir sebulan saya bolak-balik ke rumah dan sekolah untuk mengurus pendaftaran anak saya masuk SMAN,” ucap warga Kramat Jati itu.
Juwita mengurus pendaftaran masuk anaknya di SMAN 68 karena pendaftaran semua siswa yang menamatkan SMP dari luar Jakarta berpusat di SMAN 68. Pengulangan pendaftaran pada Selasa, menurut Juwita, jauh lebih lancar dibandingkan pendaftaran sebelumnya. Hanya semua calon siswa yang menumpuk pada hari itu membuatnya mengantre sampai lebih dari empat jam untuk menyerahkan berkas.
Didiek Suprijadi, Kepala Seksi SMA Sudin Pendidikan Menengah Jakut, mengatakan, berdasarkan pantauannya, di sekolah- sekolah di wilayah Jakut, sistem berjalan normal. Panitia pendaftaran dapat memproses penerimaan siswa.
”Semua berjalan baik, semoga tidak ada masalah,” ujar Didiek.
Menurut dia, pada tahun ajaran ini, kuota penerimaan SMAN dan SMKN di Jakut 6.620 kursi. ”Kuota SMAN 4.758 kursi dan SMKN 1.862 kursi,” katanya.
Sri Wahyuningsih, Wakil Ketua Panitia PPDB SMAN 70 Jakarta, mengatakan, semua proses berjalan lancar, seorang pendaftar membutuhkan waktu rata-rata 30 menit. Panitia membuka lima loket pendaftaran, yakni 4 loket untuk siswa asal DKI Jakarta dan 1 loket untuk siswa non- DKI Jakarta.
Sampai Selasa pukul 15.00, ada 281 pendaftar asal DKI Jakarta dan 10 pendaftar non-DKI Jakarta. ”Proses cepat sekali, tidak seperti ketika terjadi gangguan. Saat itu, petugas harus siap bekerja dalam 24 jam,” katanya.
Dia berharap tahun depan tidak terjadi gangguan seperti akhir pekan lalu. Gangguan sistem online PPDB membuat semua pihak kerepotan, termasuk sekolah yang harus menerima keluh kesah dari orangtua siswa.
Tidak profesional
Lembaga swadaya masyarakat pemantau penerimaan siswa baru (PSB) menilai kekacauan dalam PSB online di Jakarta menjadi bukti tidak profesionalnya Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Padahal, kegiatan itu rutin setiap tahun.
Kekacauan penyelenggaraan PPDB online SMA/SMK di DKI Jakarta tahun 2010 sangat meresahkan orangtua calon siswa atau lulusan SMP yang mendaftar ke SMAN/SMKN. Penjelasan Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak bisa dipegang kepastiannya sehingga menimbulkan kemarahan orangtua di sekolah tempat pendaftaran.
”Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta adalah pihak yang paling bertanggung jawab,” ujar Koordinator Aliansi Orangtua Murid Jumono.
Peneliti Senior Indonesia Corruption Watch Febri Hendri mengatakan, Koalisi Pemantau PSB menyampaikan rekomendasi agar diadakan audit teknologi informasi penyelenggaraan PPDB online. Gubernur DKI Jakarta juga harus meminta maaf kepada orangtua murid dan pihak sekolah serta segera memberhentikan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Koalisi itu juga meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta segera mengadakan evaluasi internal. (ARN/ART/NDY/INE)



Kepala Dinas Pendidikan DKI Menolak Mundur

Rabu, 07 JULI 2010 | 09:27 WIB



TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto menolak keinginan Koalisi Pendidikan--yang terdiri dari sejumlah elemen masyarakat--yang memintanya mundur. Permintaan lengser dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Forum Masyarakat Guru Jakarta dan Aliansi Orangtua Murid itu didasari kacaunya pendaftaran calon siswa Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Negeri baru-baru ini.
"Saya menolak melepas tugas saya. Tugas adalah sebuah amanah," ujar Taufik santai, saat dihubungi pagi tadi. Taufik menerangkan, server pusat pendaftaran yang kelebihan beban itu bukanlah tanggung jawabnya. Dia menjelaskan, tidak tahu menahu proses awal pemilihan server baru yang menggantikan Telkom--sebagai operator penyedia server yang sudah bermitra selama empat tahun dengan Disdik DKI.
Taufik mengaku cuma membuat kebijakan saja. Soal pertimbangan memilih server, dia menyerahkannya kepada Kepala Bidang Standardisasi dan Pendidikan Tinggi Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ari Budiman dan Kepala Seksi Data Disdik DKI, Budi Sulistiono. Menurut Taufik, dia yang menentukan--tetapi dia juga memberi kewenangan kepada keduanya untuk memilih operator penyedia server.
"Mereka juga yang mengoperasikan server PPDB secara teknis," kata Taufik.
Meski begitu, Taufik enggan berpanjang lebar membahas polemik ini. Yang pasti, setelah kembali lagi ke Telkom, proses pemulihan berjalan dengan baik. Kemarin (6/7), data yang masuk di pendaftaran tahap pertama mencapai 60.611 siswa. Angka itu masih bisa bertambah dari sekitar 140 ribuan siswa SMP yang mencari sekolah negeri hingga dua hari ke depan.
Menurut Febri Hendri, dari Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Taufik sudah sepantasnya lengser. Dia mempertanyakan pengalihan operator penyedia server dari yang lama ke yang baru. "Mereka seperti takut data dikelola pihak luar," katanya di kesempatan terpisah. Febri mengindikasi adanya main mata dalam pengolahan data yang menyangkut penerimaan siswa di sekolah yang baru.
Dalam pemilihan operator penyedia server, Febri menginformasikan bahwa Disdik memiliki dana ratusan juta sebagai anggaran untuk melakukan simulasi. Di situ, kata Febri bisa dilihat apakah bandwidth sesuai kebutuhan atau tidak. "Kami merekomendasi audit IT di dinas pendidikan DKI. Apalagi dana operasional PPDB sebesar Rp 6 miliar," tegasnya.
Febri mengatakan, kekacauan PPDB Online mutklak kesalahan Disdik DKI. Selain menimbulkan kerugian publik, kepercayaan masyarakat juga akan berkurang terhadap aparatur pendidikan di Jakarta. "Harusnya mereka malu dan bersedia mundur," imbuh Febri. (Heru Triyono)





Dinas Pendidikan DKI Ogah Ungkit Lagi Server Jeblok
  Selasa, 6 Juli 2010 | 10:50 WIB
 

TEMPO Interaktif, Jakarta -Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi menyatakan server sudah siap melayani pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. Menurutnya, pihaknya tak lagi ingin melihat cacat di masa lalu. "Kita lihat masa depan saja," katanya.
Menurut Taufik, kemarin (5/7), server sudah layak digunakan. "Dari kemarin sudah bisa," katanya. Ia juga meminta semua pihak mendoakan kelancaran server kali ini. "Semoga lancar sampai tanggal 8 Juli nanti, sampai tahun depan kita menyelenggarakan pendaftaran baru lagi," katanya.
Soal bergabungnya kembali pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan server, ia tak mau berkomentar. "Soal kita bergabung dengan siapa itu tidak penting, kita lihat fungsinya saja," katanya.
Server input pendaftaran ulang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) online lancar hari ini. Alamat situs juga diubah. Sebelumnya, server pendaftaran sempat ngadat kemarin. Diperkirakan karena beban berlebih. Kini pendaftaran sempat diulang. Yakni sejak tanggal 6-8 Juli. (Febriana Firdaus)
 


Kepala Dinas Pendidikan DKI Minta Maaf

  Selasa, 6 Juli 2010 | 09:49 WIB
 

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto meminta maaf atas terjadinya kerusakan server komputer sehingga proses pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk SMA/SMK negeri tahap I secara online yang digelar 1-3 Juli itu harus diulang pada Selasa sampai Kamis (8/7/2010).
"Kami minta maaf atas proses PPDB online yang tidak berjalan dengan baik," kata Taufik di hadapan anggota Komisi E DPRD DKI, Senin (5/7/2010).
Proses PPDB yang diulang sangat merugikan warga, baik dari segi biaya maupun waktu. Bukan hanya itu, pengumuman hasil PPDB pun harus diundur menjadi tanggal 8 Juli dari rencana semula 3 Juli. Akibatnya, awal masa belajar siswa baru pun molor dari rencana 12 Juli menjadi 19 Juli.
Komisi E DPRD DKI kemarin menggelar rapat untuk membahas proses PPDB online SMA/SMK Negeri yang kacau akibat sistemnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Rapat dipimpin Ketua Komisi E DPRD DKI Firmansyah dan dihadiri 10 anggota Komisi E.
Terkait dengan kekacauan PPDB itu, Taufik menyatakan, masalah tersebut terjadi akibat tidak mampunya sistem online menampung banyak peminat dalam waktu bersamaan dalam PPDB pekan lalu. "Pendaftar yang membeludak dan terjadinya kerusakan server mengakibatkan PPDB online tak sesuai prediksi awal," katanya seraya menolak menyebutkan kontraktor PPDB online tersebut.
Menurut Taufik, infrastruktur PPDB online itu ditangani Kepala Seksi Data dan Informasi Disdik DKI Budi Sulistio. "Saat ini sudah ditangani termasuk mengundang PT Telkom dan pihak terkait sehingga masalah yang terjadi pekan lalu tidak akan terjadi lagi," katanya. (sab/moe/tan) 


Jumlah Siswa SMP yang Lulus UN di Majalengka Naik
Jum'at, 7 Mei 2010
|

Majalengka – Persentase siswa sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) yang lulus ujian nasional di Kabupaten Majalengka tahun ini sebesar 99,21 persen atau naik dari tahun sebelumnya.
Kepala Dinas Pendidikan Majalengka, Rieswan Graha melalui Kasi SMP, Adeng Zaenudin mengatakan, dari jumlah peserta UN SMP/MTs di Majalengka sebanyak 5.387 orang, yang tidak lulus hanya 90 orang atau 0,79 persen.
Menurutnya, 90 siswa yang tidak lulus tersebut berasal dari 23 SMP Negeri, 14 SMP Terbuka dan 3 SMP Swasta dari total 68 SMP Negeri, 23 SMP Terbuka dan 6 SMP Swasta, sementara jumlah siswa yang lulus 100 persen sebanyak 45 SMPN Negeri, 17 SMP Terbuka dan 3 SMP Swasta.
“Nilai tertinggi hasil UN SMP tersebut adalah dari SMPN 2 Kertajati yakni dengan total nilai 32,15, sementara nilai terendah dari SMPN 2 Sindangwangi dengan total nilai 24,37, “tegasnya.
Ditempat terpisah Kepala Seksi Mapenda, Kantor Kementrian Agama Kabupaten Majalengka mengatakan untuk hasil UN tingkat MTs Negeri dan Swasta, jumlah siswa yang tidak lulus dan harus mengulang adalah sebanyak 53 orang yang berasal dari 14 MTs Negeri dan 54 MTs Swasta.
(majalengka-online.com)
 
 
Siswa di Majalengka Tidak Lulus UN Hanya 2,49 Persen

Selasa, 27 April 2010 |

Majalengka - Sebanyak 228 siswa SMA/SMK/MA sederajat di Majalengka dinyatakan tidak lulus ujian nasional (UN) 2010. Kendati begitu, mereka diharapkan mengikuti ujian nasional ulang tanggal 10-14 Mei mendatang.
Kepala Dinas Pendidikan Majalengka, Rieswan Graha mengatakan tingkat kelulusan UN tahun 2010 ini mencapai 97,51 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,41 persen dibanding tahun 2009 yang mencapai 98 persen lebih.
“Jumlah siswa SMA sederajat yang tidak lulus di Majalengka sebanyak 228 siswa atau 2,49 persen, terdiri dari siswa SMA 31 siswa, siswa MA 66 siswa dan siswa SMK sebanyak 131 siswa, “ujar Rieswan kepada wartawan usai menghadiri rapat di gedung DPRD Majalengka, Senin (26/4) siang.
Sementara siswa yang lulus mencapai 7.387 siswa, terdiri dari 3.575 siswa SMA, sebanyak 742 siswa MA dan 3.070 siswa SMK dari jumlah total keseluruhan siswa yang mengikuti sebanyak 7.624 siswa.
“Jadi tingkat kelulusan turun 0,41 persen, pengumuman sudah dilakukan di sekolah masing-masing siang ini .Untuk yang tidak lulus, masih diberi kesempatan ujian ulang, kalaupun gagal bisa mengikuti kelompok belajar (Kejar) paket C,” katanya.
Menurut Rieswan, berdasarkan hasil UN tersebut pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap pola pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Selain itu peningkatan terhadap kualitas guru pun juga kan ditingkatkan, yakni melalui sertifikasi.
“Hasil tersebut sudah bagus, namun untuk lebih meningkatkan lagi , kita akan melakukan inovasi-inovasi sehingga kualitas guru dalam mengajar lebih baik, “tegasnya.
Berdasarkan data yang dihimpun majalengkaonline, siswa SMA terbanyak yang dinyatakan tidak lulus dan harus mengulang adalah SMAN 2 Majalengka, yakni 8 siswa dari 273 siswa yang mengikuti, yang lulus sebanyak 265 siswa. Sementara untuk siswa SMK, adalah dari SMK 1 Palasah, yakni sebanyak 31 siswa harus mengulang dari 189 siswa yang ikut UN, yang lulus sebanyak 158 siswa.
Sementara itu pantauan di lapangan, pengumuman kelulusan UN SMU dan SMK di Majalengka juga diwarnai aksi coret dan konvoi di sejumlah ruas jalan di Majalengka, sebagian dari mereka melakukan aksi corat coret diluar lingkungan sekolah seperti yang dilakukan oleh Siswa SMA PGRI 1 Majalengka.Puluhan siswa ini melakukan aksi corat coretnya sebuah lapangan Bola Voli di Jalan Cibasaleh, Majalengka Kulon. Sambil menunggu hasil kelulusan yang dikirimkan melalui pos.
(sumber: http://majalengka-online.com/)

2 komentar:

  1. Pa Boss, tolong robah dong tampilan beritanya jd menarik dan jelas.

    BalasHapus
  2. punten, klo mau cari data tentang ANAK PUTUS SEKOLAH DI MAJALENGKA harus buka Web apa ya???
    d antos info na sadaya 081915501413 (YOGI)

    BalasHapus